Tahapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir. Salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia ini dilihat Joni Hermana merupakan isu jangka panjang yang telah dipersiapkan cukup lama.
Profesor Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya ini mengungkap, ada beberapa hal yang membuat IKN harus berpindah ke Kaltim. “Jumlah penduduk Jakarta memang sudah melebihi angka wajar jika dibanding dengan kota-kota lainnya. Misal, di Jakarta Barat memiliki penduduk sebanyak 19 ribu orang per kilometer persegi, namun di daerah Papua hanya 14 orang saja. Sangat timpang,” tuturnya saat menjadi narasumber di seminar bertema Diseminasi Dalam Persiapan Pembangunan IKN, belum lama ini.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang sangat padat membuat tingkat kemacetan, ketertiban, dan terorisme di Jakarta bergeliat masif.
Apalagi dengan keputusan pindahnya IKN, diharapkan kinerja ekonomi, khususnya di luar Jawa mampu mengalami peningkatan. Rilisan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebut jika aktivitas ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dengan capaian angka sekitar 54,48 persen.
Sementara itu, untuk luar Jawa seperti Sumatera sebesar 21,58 persen, Kalimantan sebesar 8,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,05 persen, Sulawesi sebesar 6,22 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,47 persen.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, selain mengurangi kesenjangan ekonomi, diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, khususnya Kaltim.
“Dampak ekonominya tidak saja pada jangka pendek, seperti terciptanya lapangan pekerjaan selama proses pembangunan berlangsung. Namun juga jangka panjang misalnya saat fase operasionalisasi IKN baru” tegasnya.
Pihaknya memproyeksikan pemindahan IKN dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka pendek sekitar 0,6 persen dan jangka panjang sebesar 0,1 – 0,2 persen.
Rancangan desain IKN sendiri akan berfokus pada tiga hal. Yakni mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern atau smart city, dan berstandar internasional.
