Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Surat Presiden tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), di mana surat bernomor No R-03/Pres/01/2021 itu berisi nama-nama Dewan Pengawas ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Surat itu diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/1) siang. Puan mengatakan, pembentukan LPI merupakan amanat Undang-undang Cipta Kerja.
"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)," ungkap Puan dalam keterangannya, Selasa (12/1/2021).
Puan menjelaskan, sesuai Pasal 165 UU Ciptaker, pembentukan SWF dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
"Organ Lembaga Pengelola Investasi terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas terdiri dari menteri dan unsur profesional yang diangkat oleh Presiden," ujarnya.
Nantinya, nama-nama yang dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pengawas SWF dikonsultasikan dengan DPR RI.
"Dikonsultasikan dengan DPR. Sesuai UU Ciptaker, lembaga ini mulai beroperasi Januari 2021," terangnya.
Sementara itu, Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah akan menyiapkan modal awal sekitar Rp 15-75 triliun untuk membentuk SWF.
Dengan modal awal sebesar itu, Sri Mulyani mengatakan SWF akan mampu menarik atau mengelola investasi yang masuk ke Tanah Air sekitar Rp 225 triliun atau tiga kali lipat dari modal awal. Puan berharap nilai investasi itu dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap tenaga kerja.
"Dengan menarik dana investasi tiga kali lipat sekitar Rp 225 triliun, tentu akan menggerakkan ekonomi dan mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja," ungkap Puan.
