Pemerintah dan Pelaku Usaha Bahu Membahu Kembangkan Bawang Putih

Pemerintah bersama petani bahu-membahu dalam mengembangkan komoditas bawnag putih. Pemerintah mentargetkan pada 2021 komoditas ini sudah swasembada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Semangat swasembada bawang putih tahun 2021 masih terus bergaung. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang berkontribusi yang mengembangkan bawang putih. Wilayah ini dikenal sebagai produsen bawang putih terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah atau terbesar ke lima di Indonesia setelah Temanggung, Lombok Timur, Bima dan Magelang.
Berdasarkan catatan statistik BPS, produksi bawang putih nasional tahun 2018 sebesar 39,3 ribu ton atau naik 101 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 19,5 ribu ton. Khusus Karanganyar, produksi bawang putih pada 2018 sebesar 1,68 ribu ton, naik 109% dibanding tahun sebelumnya 800 ton.
Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Riyanto Sujudi, menyebutkan pengembangan bawang putih dilakukan di empat kecamatan yakni Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi dan Jatiyoso. Teknis pengembangan bawang putih dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui kerjasama dengan pelaku usaha impor, dana APBN dan secara swadaya.
“Saat ini luas tanam bawang putih dari kemitraan antara kelompok tani dengan importir mencapai 580 hektare, APBN 50 hektare, dan swadaya di bawah 50 hektare,” kata Riyanto saat acara peresmian pipanisasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kamis (17/10).
Riyanto menambahkan agar pelaku usaha dan petani dapat mengembangkan bawang putih sesuai peraturan yang ada dan sesuai Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati.
“Bagi hasil antara perusahaan dengan kelompoktani agar dilaksanakan sesuai kesepakatan. Semoga perusahaan bisa menyerap hasil panen petani untuk dijadikan benih untuk pertanaman selanjutnya. Perusahaan seharusnya melakukan okupasi untuk menyediakan benih bermutu”, tandas Riyanto.
Acara peninjauan pipanisasi tersebut juga dihadiri oleh Plt Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Sukarman. “Mudah-mudahan kerjasama antara pelaku usaha dengan petani ini sama-sama menguntungkan. Hasil panen diharapkan dijadikan benih. Saat ini benih sudah cukup tersedia di dalam negeri sehingga tidak perlu impor benih”, beber Sukarman yang juga menjabat sebagai Direktur Perbenihan Hortikultura.
“Ke depan yang perlu dipikirkan adalah fasilitasi gudang benih dan mitra yang dapat mengopkupasi benih. Untuk gudang benih, pihak Dinas Kabupaten Karanganyar bisa mengusulkan proposal ke Pusat, namun dengan catatan bahwa lahan yang akan dibangun gudang di atasnya merupakan lahan yang statusnya jelas, yang sudah dihibahkan ke kelompok tani. Atau bisa juga kami himbau kepada pelaku usaha yang sudah bermitra dengan petani di wilayah Karanganyar dapat menyumbangkan dana hibahnya untuk membangun gudang”, ujar Sukarman memberikan saran.
Faktor alam di Karanganyar juga turut mendukung pengembangan bawang putih. Sukarman menambahkan, “Air di sini cukup berlimpah. Bahkan pelaku usaha berinisiatif membangun pipanisasi untuk membantu petani pada saluran irigasi yang rusak karena longsor. Jika perlu, usulkan perpanjangan pipa ke Direktorat Jenderal PSP untuk menambah luas tambah tanam”.
Kegiatan pipanisasi ini merupakan bantuan dari beberapa pelaku usaha importir yang bermitra dengan kelompoktani bawang putih. Sebelumnya, pipa yang ada telah rusak selama 11 tahun akibat terkena bencana longsor. Sarana irigasi ini mampu mengaliri pertanaman seluas lebih dari 20 hektare untuk kelompoktani Wonosari Tani I, II, dan III. Kegiatan pipanisasi telah selesai dikerjakan bulan Mei 2019 dan telah digunakan untuk mengairi pertanaman bawang putih yang ditanam periode Mei-Juni.
Saat ini Ditjen Hortikultura Kementan tengah menyusun Grand Design Pengembangan Hortikultura 2020-2024 sebagai panduan peta jalan yang lebih jelas dan konkrit terhadap arah kebijakan hortikultura 5 tahun mendatang. Pengembangan bawang putih yang dilakukan sudah_in line_ dengan Grand Design Pengembangan Hortikultura.
“Untuk swasembada bawang putih, diperlukan luas tanam minimal 70-80 ribu hektare. Jadi tolong, hasil panen dirawat jadi benih. Jangan dijual konsumsi, sayang! Munculkan penangkar-penangkar bawang putih yang baru. Apalagi sudah ada pipanisasi, jangkauan air jadi lebih luas. Hasilnya seperti yang kita lihat hari ini, bawang putih kita bisa besar-besar, tidak kalah dengan impor. Kami dari Kementan terus memfasilitasi, bersama dengan pelaku usaha membina dan mendukung petani”, pungkas Sukarman.
Share:
Read More

Periode Kedua Jokowi, Perizinan Sektor Energi Harus Lebih Sederhana

ILUSTRASI. Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.
 Pembangunan sektor energi di lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih belum optimal. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa melihat, masih sedikit investor yang berminat menanamkan investasinya di sektor energi di Indonesia.
Menurutnya, penyederhanaan perizinan di sektor ini masih kurang didorong. Maka dari itu, alih-alih memanggil investor datang, pemodal eksisting pun, kata Fabby, banyak yang lari keluar Indonesia.
“Presiden Jokowi harus mendorong investasi di sektor energi, antara lain dengan penyederhanaan perizinan. Selama ini enggak kita lihat. (Malah) Investor-investor migas keluar dari Indonesia,” ungkapnya, kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).
Fabby lebih lanjut mengatakan, sektor yang begitu besar ini tidak bisa jika hanya digarap oleh badan usaha pelat merah. Perlu partisipasi dari swasta yang lebih banyak.
“Harus seimbang swasta dengan dan BUMN. Selama ini dominasi BUMN di sektor energi membuat swasta kalah bersaing,” pungkas dia.
Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan pekerjaan rumah terbesar Jokowi ke depan adalah mengurangi ketergantungan impor minyak dan gas (migas). Pasalnya, produksi migas dalam negeri terus turun.
Meski demikian ia juga melihat sejumlah prestasi ditorehkan pemerintahan Jokowi selama lima tahun ini. Sebut saja rasio elektrifikasi yang sudah di atas 90 persen, harga listrik terkendali, dan berkurangnya pemadaman.
“Elektrifikasi sudah bagus di atas 90 persen. Mungkin untuk wilayah pedalaman harus di-push lagi agar listrik lebih merata,” ujar Komaidi.
Share:
Read More

Asetku Tawarkan Return hingga 22 Persen

DORONG INKLUSI KEUANGAN: Chief Risk Officer Asetku Jimmi Adhe Kharisma di depan booth Asetku dalam pameran Financial Expo (FinExpo) & Sundown Run 2019. 
Flatform Asetku yang merupakan fintech peer-to-peer lending (P2P) ikut menyukseskan acara Financial Expo (FinExpo) & Sundown Run 2019. Booth Asetku tampak ramai didatangi pengunjung yang antusias mencoba aplikasi Asetku dan bertanya langsung kepada tim Asetku seputar fintech P2P.
Chief Risk Officer Asetku Jimmi Adhe Kharisma menjelaskan, Asetku memiliki skema pendanaan yang berbeda dengan fintech lainnya. Platform miliknya itu akan menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower). ’’Kalau di Asetku, masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi menjadi lender sehingga mendapatkan return yang lebih tinggi,’’ ujarnya Minggu (20/10).
Return rate yang ditawarkan masing-masing tipe pendanaan bervariasi mulai dari 18–22 persen per tahun. Tenornya beragam dari yang paling singkat 15 hari hingga tenor terlama 30 hari. ’’Misalnya, orang pinjamkan Rp 100 juta. Nanti, setelah 30 hari, para lender akan kembali uangnya Rp 101.726.000. Kalau di tabungan bank, bunganya di bawah 1 persen sebulan,’’ jelasnya.
Risiko bagi para investor sangat minim. Sebab, uang mereka akan dipinjamkan bukan hanya kepada satu orang, tetapi juga beberapa peminjam. Dengan begitu, hal tersebut akan meminimalkan risiko jika terdapat peminjam yang tidak membayar. ’’Untuk mitigasi risiko, kami juga bekerja sama dengan lembaga penjamin lainnya. So far duit lender selalu kembali dengan tingkat keberhasilan 100 persen,’’ katanya.
Asetku terus berinovasi menghadirkan produk-produk keuangan yang bermanfaat dan menjangkau masyarakat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tahun ini, Asetku melakukan sosialisasi ke 12 kota di 12 Provinsi di Indonesia. Seperti Jakarta, Palembang, Medan, Padang, Pekanbaru, Tangerang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Bali, dan Samarinda.
Jimmi menuturkan, respons masyarakat di daerah-daerah juga sangat bagus. Terlebih, dari para kaum milenial. ’’Contohnya, ketika kami melakukan road show di Bali kurang lebih 300 orang hadir di auditorium. Mereka sangat antusias dengan fintech ini. Begitu juga di kota-kota lain di Indonesia,’’ ucapnya.
Hingga kini, lebih dari dua juta orang telah menggunakan Asetku. Pinjaman yang telah disalurkan Asetku mencapai lebih dari Rp 3,7 triliun. Target pada tahun ini mencapai Rp 5 triliun. ’’Kami berharap bisa selalu tumbuh membantu masyarakat Indonesia. Baik itu peminjam maupun pemberi pinjaman di seluruh kota di Indonesia,’’ tutur Jimmi.
Dia menambahkan, Asetku berkomitmen untuk turut menyukseskan target inklusi keuangan Indonesia dengan menawarkan promo dan kampanye di bulan ini. Asetku akan memberikan kupon tunai senilai Rp 50.000 yang bisa digunakan 500 pengguna baru (lender) untuk pendanaan.
Pengguna baru hanya perlu men-download aplikasi Asetku dan memasukkan kode ’’AsetkuntukInklusi’’ di kolom kode referral. Kupon tunai dapat dicairkan saat pendanaan jatuh tempo. Selain promo tersebut, Asetku mengadakan Kompetisi Inspirasi Kreatif dengan tema Bergerak Tingkatkan Inklusi #AsetkuuntukIndonesia.
’’Kami membebaskan peserta untuk membuat karya apa pun dengan tema tersebut. Peserta dapat menyuarakan apa yang bisa atau akan mereka lakukan untuk bersama bergerak meningkatkan inklusi. Yang terbaik akan diberi hadiah total jutaan rupiah,’’ ucapnya. Asetku mengajak masyarakat untuk turut andil meningkatkan inklusi keuangan dan literasi melalui kompetisi tersebut yang berlangsung sampai akhir Oktober.
Share:
Read More

KSPI Usul UMP Naik 15 Persen, CIPS: Pikirkan juga Dampak ke Pengusaha


Pemerintah perlu meninjau ulang PP No 78 Tahun 2015 mengenai Ketenagakerjaan yang mengatur besaran upah minimum. Berdasar regulasi itu, UMP dihitung melalui formula UMP tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara UMP tahun berjalan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Semestinya, penghitungan upah minimum provinsi (UMP) dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL). Itu tertuang pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski perubahan yang terjadi pada UMP bersifat progresif, sayangnya hal tersebut belum tentu mencerminkan KHL. KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, jumlah komponen yang diperhitungkan di dalam KHL juga berbeda antara pemerintah dan serikat buruh.
“Pemerintah dan serikat buruh perlu duduk bersama dan memikirkan skema mengenai upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pekerja. Di saat yang bersamaan, perlu dipikirkan juga dampak kenaikan upah minimum terhadap para pengusaha, terutama di saat ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini,” urainya akhir pekan lalu.
Kemenaker telah menetapkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Sedangkan besaran UMP 2020 akan ditetapkan dan diumumkan gubernur masing-masing pada 1 November 2019 dan untuk UMK diumumkan paling lambat pada 21 November 2019. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.
“Dengan demikian, dasar penghitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata Said Iqbal akhir pekan lalu.
Terlebih, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimum dinegosiasikan dalam dewan pengupahan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Menurut dia, besaran nilai KHL yang digunakan dalam survei pasar seharusnya adalah yang baru.
Kualitas dan kuantitas item yang disurvei sudah ditingkatkan. Dengan demikian, KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.
“Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Tapi, KSPI menghitung nilai KHL baru berdasarkan 84 item,” ujar Said Iqbal. Sehingga, bila penghitungan berdasar KHL yang baru tersebut, kenaikan upah minimum 2020 sebesar 10 hingga 15 persen.
Share:
Read More

Jatim Dekati Target Inklusi Keuangan Nasional


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis tingkat inklusi keuangan di Jawa Timur (Jatim) akan terus meningkat. Tahun ini target inklusi keuangan secara nasional 75 persen. Pada 2016, tingkat inklusi keuangan di Jatim mendekati target, yaitu 73,25 persen. Tahun ini survei inklusi keuangan kembali dilakukan.
Untuk sementara, data yang terkumpul tahun ini adalah tingkat inklusi dari tiap industri keuangan. Di antaranya, pembukaan rekening tabungan baru sebanyak 1,32 juta dengan nominal Rp 8,12 triliun. Pembukaan rekening deposito tercatat sebanyak 34.455 dengan nominal dana terkumpul Rp 26,5 triliun. Untuk penyaluran kredit perbankan, tercatat ada 235.831 kontrak kredit dengan nominal Rp 8,35 triliun.
“Ke depan, diharapkan ada sinergi yang lebih kuat antara OJK, LJK (lembaga jasa keuangan, Red), stakeholders, dan masyarakat untuk mencapai target yang diperlukan presiden. Juga, industri keuangan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jatim,” kata Kepala Kantor OJK Kantor Regional 4 Jatim Heru Cahyono, Minggu (20/10).
Target inklusi keuangan di Jatim tahun ini tetap mengikuti nasional, yaitu 75 persen. Namun, Jatim patut berbangga karena tingkat inklusi keuangan yang sebelumnya dicapai di level 73,25 persen sudah cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.
“Kami terus dorong edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini dilakukan supaya masyarakat mengenal produk keuangan lebih baik dan tidak salah langkah,” sahut Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Kantor Regional 4 Jatim Mulyanto.
Di sisi lain, kinerja asuransi di Jatim cukup baik. Hingga semester I 2019, rasio klaim asuransi dari 105 perusahaan asuransi yang beroperasi di Jatim hanya naik 1,24 persen. Angka klaim tersebut naik dari Rp 7,5 triliun pada semester I 2018 menjadi Rp 7,6 triliun pada semester I 2019. Total klaim pada asuransi jiwa Rp 6,9 triliun.
Sementara itu, klaim pada asuransi umum Rp 800 miliar. Jika dibandingkan dengan premi, posisi industri asuransi di Jatim tergolong aman. Di samping itu, posisi pendapatan premi juga tumbuh cukup positif.
Sebab, total premi pada industri asuransi jiwa masih Rp 9,5 triliun. Sementara itu, premi asuransi umum sebanyak Rp 1,9 triliun. “Secara keseluruhan, asuransi kami masih cukup sehat karena klaimnya masih kecil,” ujar Heru.
Dia menyatakan, minat masyarakat untuk berasuransi juga masih cukup baik. Sebab, masyarakat makin sadar akan pentingnya proteksi. Menurut dia, potensi pasar asuransi di Jatim juga masih terbuka lebar, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum.
Direktur Marketing BCA Insurance Antonius Tjai mengungkapkan, Jatim menjadi salah satu wilayah yang mendukung asuransi kendaraan bermotor dari perseroan. Apalagi, pembelian kendaraan bermotor di Jatim, khususnya di Surabaya, cukup tinggi.
Share:
Read More

Target Pendapatan Rp 27 Juta per Kapita Dinilai Terlalu Ambisius

ILUSTRASI. Karikatur Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Budiono/Jawa Pos)

 Target ekonomi jangka panjang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu ambisius. Dalam pidatonya, Jokowi menargetkan PDB pada 2045 bisa mencapai USD 7 triliun. Jokowi juga mematok target Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 27 juta per kapita per bulan. Hal itu disebut sebagai cita-cita satu abad kemerdekaan pada 2045.
Ekonom Indef Abra P.G. Talattov menilai, target itu terlalu jauh. Memang, optimisme Jokowi disampaikan seiring dengan momen satu abad kemerdekaan pada 2045 mendatang. Namun, dia berharap pemerintah sebaiknya juga berfokus pada pembenahan jangka pendek menengah.
“Target jangka panjang itu tecermin dari pencapaian lima tahun ke depan. Itu terlalu ambisius,” ujarnya kepada Jawa Pos Senin (21/10).
Menurut Abra, lebih baik Jokowi berfokus pada pekerjaan rumah yang harus dibereskan di jilid II. Jika pemerintah ingin menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi yang dicapai minimal harus 8 persen per tahun.
Apabila pada 2045 nanti Indonesia ditargetkan menjadi negara maju, pemerintah harus memasang target pertumbuhan 7–8 persen lima tahun ke depan. Beberapa kebijakan yang akan ditempuh tahun depan malah kontradiktif dengan cita-cita itu. Beberapa di antaranya adalah kenaikan iuran BPJS dan pencabutan subsidi listrik.
Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan diyakini lebih berat. Mulai risiko resesi yang dihadapi negara-negara di dunia hingga dampak perang dagang AS-Tiongkok yang terus membayangi kondisi ekonomi dalam negeri.
Menurut Bhima, pada jangka pendek, PR utama pemerintah ada pada stabilitas makroekonomi. Mulai inflasi yang terjaga, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, hingga stabilitas politik.
“Orang nggak akan mau belanja kalau politiknya nggak stabil, lalu bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa terjaga jangan sampai merosot di bawah 5 persen? Memang, kalau di atas 5 persen agak susah, tapi jangan sampai merosot,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah diminta tidak melakukan bongkar pasar posisi menteri ESDM. Hal tersebut guna memberikan kepastian investasi eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya mengatakan, investasi di industri hulu migas merupakan program jangka panjang hingga 30 tahun ke depan.
“Sehingga, dibutuhkan kepastian regulasi yang ditetapkan pemerintah. Jangan ada (penggantian, Red) 5 menteri ESDM dalam 5 tahun,” katanya, Senin.
Selama Kabinet Kerja I periode 2014–2019, tercatat sudah ada 4 kali pergantian menteri ESDM.
MIMPI SATU ABAD INDONESIA MERDEKA
PDB USD 7 triliun
Pendapatan per kapita Rp 320 juta
Ranking dunia 5
Angka kemiskinan 0 persen
Share:
Read More

Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Luar Jawa

AGAR MERATA: Rudy Soeprihadi memaparkan dampak ekonomi pemindahan ibu kota di ITS kemarin. 
 Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memindah ibu kota negara (IKN) ke Kalimatan Timur (Kaltim). Tepatnya ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Rencana itu berpotensi menumbuhkan perekonomian kawasan luar Jawa, khususnya Kalimantan dan sekitarnya. Dengan demikian, pemerataan ekonomi bisa terwujud.
Deputi Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut pemindahan IKN sebagai investasi yang sangat serius. “Pembangunan pusat pemerintahan baru ini merupakan investasi untuk mengurangi dominasi berlebihan beberapa pulau di Indonesia,” ungkapnya saat mengisi seminar Diseminasi dalam Persiapan Pembangunan Ibu Kota Negara di ITS Surabaya, Senin (30/9).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, sebanyak 54,48 persen aktivitas ekonomi terpusat di Jawa. Selanjutnya, 21,58 persen aktivitas ekonomi berada di Sumatera dan sekitar 8,2 persen di Kalimantan. Aktivitas ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara berkisar 3,05 persen, sedangkan di Sulawesi 6,22 persen dan Maluku plus Papua 2,47 persen.
Selain dampak jangka pendek, menurut Rudy, pemindahan IKN akan memberikan efek jangka panjang. Manfaat jangka pendeknya adalah pada masa konstruksi tahap investasi infrastruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan perdagangan.
Sementara itu, dampak jangka panjangnya terjadi pada fase operasionalisasi ibu kota baru. “Kami proyeksikan pemindahan IKN ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka pendek sekitar 0,6 persen, sedangkan untuk jangka panjang mampu menyumbang pertumbuhan 0,1 sampai 0,2 persen,” terangnya.
Anggaran pemindahan IKN diperkirakan Rp 466 triliun. Sebanyak 19 persennya berasal dari APBN dan sisanya dari public private partnership (PPP) plus swasta.
“Pemindahan pusat pemerintahan bisa menjadi daya dongkrak investasi baru. Lapangan kerja juga akan terbuka dan kualitas pembangunan infrastruktur di berbagai bidang akan terdongkrak sehingga terjadi perputaran ekonomi yang signifikan,” urai Rudy.
Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, time line pembangunan infrastruktur dan bangunan khusus untuk IKN telah disusun. “Rencananya, 2024 mulai proses pemindahan IKN secara bertahap,” katanya.
Danis juga menegaskan bahwa rancangan desain IKN berisi tiga hal. Yakni, mencerminkan identitas bangsa; menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta mewujudkan kota yang cerdas dan modern atau smart city.
Dalam kesempatan itu, Profesor Teknik Lingkungan ITS Joni Hermana menegaskan bahwa pemindahan IKN adalah isu jangka panjang. “Ada beberapa alasan utama yang mendasari pemerintah untuk memindah IKN dari Jakarta ke Kaltim,” ucapnya. Di antaranya, faktor beban dan densitas penduduk, beban lingkungan, dan ketidaklayakhunian secara psikologis.
Share:
Read More

BRG: Lawan Karhutla dengan Pengembangan Ekonomi Produktif

Petugas pemadam kebakaran melakukan pembasahan di lahan gambut bekas terbakar di Jalan Tjilik Riwut Km 16,5.
Penanaman sagu dipercaya dapat mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama kawasan gambut. Selain itu, sagu juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui ekonomi produktif yang ramah dengan ekosistem gambut.
Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BRG), Haris Gunawan optimis dengan ini ke depan karhutla di Indonesia akan dapat diatasi dengan mudah.
“Indonesia sebetulnya mampu menyelesaikan permasalahan karhutla melalui kearifan lokal yang sudah ada di antara kita, seperti penanaman sagu,” kata Haris dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (2/10).
Luas lahan hutan sagu mencapai 1,225 juta hektar. Total produksi tepung sagu nasional mencapai 6,84 juta ton per tahun. Sedangkan potensi produk sagu seluruh Indonesia sebesar 5,5 juta ha dikalikan rata-rata produksi 25 ton per hektar yang ekuivalen dengan 165 juta ton.
Sagu juga memiliki keistimewaan dibandingkan tanaman sawit yang justru menghilangkan cadangan air. Produksi diversifikasi sagu dapat digunakan untuk bahan pangan, gula etanol.
“Sagu salah satu solusi mengatasi krisis pangan dan energi. Kemudian juga sekali tanam, sagu tumbuh berkembang meski ditinggal. Asalkan ada air,” tambah Haris.
Sebagai contoh, masyarakat di Desa Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menanam sagu sebagai tanaman semi budidaya. Luas lahan sagu di kabupaten ini mencapai 63.000 hektar, sedangkan luas lahan sagu di Provinsi Riau seluas 84.000 hektar.
“Solusi ekonomi produktif lain untuk Karhutla dengan pengembangan produk kerajinan tanaman purun. Banyak ditemui di wilayah Kalimantan. Tanaman ini bisa dijadikan sebagai produk makanan yang diambil dari akar purun,” jelas dia.
Meski demikian, solusi karhutla dengan pengembanga ekonomi produktif perlu didukung industri guna mengakomodasi hasil komoditas serta mendorong masyarakat memulai produksi yang ramah ekosistem gambut.
“Pendekatan livelihood sejalan dengan gagasan BNPB dalam upaya mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun. Tahun ini luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 328.724 hektar,” tutup dia.
Share:
Read More

Pemindahan Ibu Kota Negara Bawa Dampak Pemerataan Ekonomi


 Joni Hermana
Tahapan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir. Salah satu upaya pemerataan serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia ini dilihat Joni Hermana merupakan isu jangka panjang yang telah dipersiapkan cukup lama.
Profesor Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya ini mengungkap, ada beberapa hal yang membuat IKN harus berpindah ke Kaltim. “Jumlah penduduk Jakarta memang sudah melebihi angka wajar jika dibanding dengan kota-kota lainnya. Misal, di Jakarta Barat memiliki penduduk sebanyak 19 ribu orang per kilometer persegi, namun di daerah Papua hanya 14 orang saja. Sangat timpang,” tuturnya saat menjadi narasumber di seminar bertema Diseminasi Dalam Persiapan Pembangunan IKN, belum lama ini.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang sangat padat membuat tingkat kemacetan, ketertiban, dan terorisme di Jakarta bergeliat masif.
Apalagi dengan keputusan pindahnya IKN, diharapkan kinerja ekonomi, khususnya di luar Jawa mampu mengalami peningkatan. Rilisan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebut jika aktivitas ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dengan capaian angka sekitar 54,48 persen.
Sementara itu, untuk luar Jawa seperti Sumatera sebesar 21,58 persen, Kalimantan sebesar 8,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,05 persen, Sulawesi sebesar 6,22 persen, serta Maluku dan Papua sebesar 2,47 persen.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, selain mengurangi kesenjangan ekonomi, diharapkan pembangunan dapat lebih merata. Tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, khususnya Kaltim.
“Dampak ekonominya tidak saja pada jangka pendek, seperti terciptanya lapangan pekerjaan selama proses pembangunan berlangsung. Namun juga jangka panjang misalnya saat fase operasionalisasi IKN baru” tegasnya.
Pihaknya memproyeksikan pemindahan IKN dapat memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka pendek sekitar 0,6 persen dan jangka panjang sebesar 0,1 – 0,2 persen.
Rancangan desain IKN sendiri akan berfokus pada tiga hal. Yakni mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan, serta mewujudkan kota yang cerdas, modern atau smart city, dan berstandar internasional.

Share:
Read More

DPR Soroti Defisit RAPBN 2020 Capai Rp 307,2 triliun

Anggota dewan di antara deretan kursi kosong rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2019). Sebanyak 288 dari 560 anggota DPR menghadiri rapat yang beraganda pengambilan keputusan strategis terhadap enam RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Salah satu poin yang disoroti yakni defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2019.

Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun, maka defisit dalam RAPBN 2020 sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp 307,2 triliun.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDI Perjuangan), kata dia, berpendapat naiknya pendapatan negara menunjukkan bagaimana potensi yang baik dari sumber-sumber pendapatan negara baik pajak maupun non pajak.

Meskipun demikian, kenaikan pendapatan juga sejalan dengan kenaikan belanja negara. Adapun kenaikan belanja negara tetap lebih tinggi dari pendapatan negara yang menyebabkan adanya defisit anggaran. Hal ini, akan menjadi bahan untuk menyerang Pemerintah.

"Hal ini dapat menjadi celah untuk men-downgrade pemerintah. Turunnya pos belanja untuk subsidi energi menjadikan keresahan masyarakat dikalangan menengah ke bawah dan kalangan bawah," kata dia ketika menyampaikan 'Pendapat Akhir Mini Fraksi Terkait RAPBN 2020', dalam Rapat Paripurna, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).

Dengan demikian, fraksi PDIP berpendapat pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik bagaimana proses dan keputusan diambil.

Fraksi Golkar

Suasana Rapat Paripurna ke-6 DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). DPR dijadwalkan mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Sumber Daya Air (SDA) dan RUU Pekerja Sosial. (Liputan6.com/JohanTallo)
Sementara Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah agar belanja negara sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia.

Belanja negara juga diminta dapat mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan miskin, melalui penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan juga ditujukan untuk mengurangi disparitas antarwilayah.

"Terhadap defisit, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif harus diikuti dengan upaya-upaya reformasi fiskal dan perbaikan defisit keseimbangan primer melalui peningkatan kualitas belanja," tandasnya.

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masih Bergantung dari APBN

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya mampu membangun infrastruktur tanpa tanpa harus menunggu kucuran APBN. Sayangnya tidak semua daerah yang mampu itu mau mencari pendanaan selain dari APBN.

"Saat ini kami melihat rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16 persen dari Pemda-pemda yang sebetulnya mereka eligible atau bisa," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).
Dia mengatakan saat ini ada berbagai jenis pendanaan yang bisa diakses daerah. Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, misalnya melalui skema KPBU dan pinjaman dari PT SMI.

Hanya opsi-opsi tersebut belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki dari sisi APBD. "Jadi artinya pemerintah daerah itu lebih baik menunggu tidak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Kita tunggu saja sampai nanti APBN, mungkin kasih," ujar dia.

"Dan tampaknya lebih giat melobi ke DPR, DPD, dan Kementerian Keuangan daripada mencari solusi dimana daerah tersebut sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa membangun melalui mekanisme KPBU atau pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya karena APBD-nya sebetulnya memiliki kapasitas," imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah akan terus memperbaiki penguatan regulasi. "Dan tentu kita akan mendukung perbaikan kualitas SDM di daerah," tandasnya.


Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070451/dpr-soroti-defisit-rapbn-2020-capai-rp-3072-triliun?source=search
Share:
Read More

Penerimaan Negara Sentuh Rp 1.189,3 Triliun hingga Agustus 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pendapatan negara hingga akhir Agustus 2019 mencapai Rp 1.189,3 triliun atau 54,9 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka ini naik sebesar 3,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 1.152,9 triliun.

"Sampai dengan akhir Agustus kondisi perekonimian di berbagai negara tidak cukup menggembirkan kecuali sedikit negara yang bisa. Realisasi APBN sampai akhir Agustus pendapatan kita hanya mencapai Rp 1.189,3 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara itu antara lain berasal dari penerimaan perpajakan yang tembus mencapai Rp 920,2 triliun. Angka ini mencapai 51,5 persen dari target APBN 2019. Angka ini pun tumbuh tipis 1,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 907,5 triliun.

Di sisi lain, pendapatan negara juga berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat hingga akhir Agustus 2019 sebesar Rp 268 triliun atau setara dengan 70,9 persen dari target APBN 2019. Angka ini juga tumbuh 11,6 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 240,3 triliun.

"Kemudian penerimaan hibah mencapai Rp1 triliun" pungkasnya.


Pemerintah dan DPR Sahkan APBN 2020, Ini Rinciannya

Rapat paripurna yang membahas RUU APBN Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang APBN 2020. Terdapat beberapa perubahan dari usulan RUU APBN 2020 yang diusulkan Presiden Joko Widodo saat menyapaikan nota keuangan pada 16 Agustus 2019.

Perubahan dalam APBN 2020 terletak pada asumsi perubahan harga minyak mentah Indonesia dari yang sebelumnya USD 65 per barel menjadi USD 63 per barel. Kemudian, lifting minyak bumi berubah dari sebelumnya 734 ribu barel per hari menjadi 755 ribu barel per hari.

"Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi itu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir pengesahaan RUU APBN 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa, (24/9).

Sementara untuk asumsi makro lainnya, tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonom tetap ditargetkan 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan Rp 14.400 per USD, serta lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3 persen dalam suasana kecenderungan perlemahan ekonomi global akan cukup menantang dan menghadapi risiko ke bawah," ungkap dia.

Dengan adanya perubahan asumsi makro yang tersebut, maka terjadi perubahan pada pendapatan dan pengeluaran negara, yakni mengalami kenaikan Rp 11,6 triliun. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun pada, sedangkan usulan awal sebesar Rp 2.221,5. 

Sementara belanja negara naik menjadi Rp 2.540,4 triliun dari usulan awal Rp 2.528,8 triliun.
"Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujar dia.

"Pengendalian defisit anggaran tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada tahun 2020," imbuhnya.

Pembiayaan defisit APBN 2020 dikatakannya akan bersumber dari pembiayaan utang Rp 351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun
"Di penghujung periode pemerintahan saat ini, ijinkan saya secara pribadi dan sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 20152019 yang terhormat atas kerjasamanya selama ini dalam melaksanakan tugas kenegaraan," tandasnya.

Share:
Read More

Hingga Agustus, Pemerintah Salurkan Rp 530,6 Triliun ke Daerah

Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)
Kementerian Keuangan mencatat realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp 530,6 triliun. Angka tersebut mencapai 64,18 persen dari pagu Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan dari jumlah tersebut pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 488,4 triliun atau sekitar 64,54 persen dari realisasi APBN. Sedangkan yang disalurkan melalui dana desa mencapai Rp 42,20 triliun atau sebesar 59,80 persen.

"Keduanya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,0 persen dan 16,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers ABPBN Kita, Jakarta, Selasa (24/9).

Mengutip APBN Kita edisi September 2019, secara Iebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp 474,6 triliun (65,50 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp 6,53 triliun (65,28 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp7,25 triliun (32,71 persen).

Realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut lebih tinggi Rp 23,33 triliun triliun atau sekitar 5,02 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Agustus 2019 tersebut terutama disebabkan karena pemyaluran DBH yang lebih tinggi 37,87 persen dikarenakan penyaluran kurang bayar DBH kepada daerah penerima.

Sementara itu, realisasi Dana Keistimewaan DIY yang meningkat sebesar 20 persen diakibatkan karena tingginya penyaluran sampai dengan Agustus 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bappenas: Blockchain Bisa Optimalkan Distribusi Dana Desa

Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Anggota DPR Fraksi XI Mukhamad Misbakhun saat menjadi pembicara di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019). Diskusi ini membahas tema "Berapa Lama Membangun Ibukota Baru?". (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, kehadiran blokchain dapat mengoptimalkan distribusi dana desa.

Menurutnya, kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dinilai bisa mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi.

"Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).
Pihaknya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan guna memaksimalkan implementasi kemajuan teknologi di Indonesia.

"Sebagai institusi perencanaan, Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil," paparnya.  

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sumber : https://www.liputan6.com/bisnis/read/4070721/hingga-agustus-pemerintah-salurkan-rp-5306-triliun-ke-daerah?source=search
Share:
Read More

Recent Posts